Horizon Peradaban Indonesia Raya

Di suatu siang, dalam suasana perkopian yang santai, sebuah perbincangan ringan justru melahirkan gagasan yang serius. Seorang senior, di tengah diskusi tanpa pretensi, menyampaikan pandangan yang membuat kami semua berhenti sejenak: "Indonesia Raya bukan sekadar slogan kebangsaan atau lagu yang kita nyanyikan dalam upacara. Ia adalah cita-cita peradaban yang hendak diwujudkan sejak Indonesia merdeka"

Pernyataan itu segera memantik pertanyaan lanjutan. Apakah Indonesia Raya yang dimaksud adalah Indonesia yang kaya dan makmur secara ekonomi? Jawabannya tegas terbuka. Kekayaan dan pertumbuhan memang penting, tetapi tidak cukup. Indonesia Raya, dalam pengertian peradaban, adalah kondisi kehidupan di mana setiap warga negara dapat hidup aman dan damai,kebutuhan dasarnya terpenuhi, kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara layak, keberagaman dikelola dalam relasi sosial yang toleran dan rakyat Indonesia ikut berpartisipasi menjaga perdamaian dunia. Dalam kerangka itu, negara hadir bukan semata sebagai pengelola kekuasaan, melainkan sebagai penjamin martabat manusia.

Diskusi siang itu berakhir, tetapi dorongan reflektifnya justru menguat. Karena tidak sempat menyampaikan secara langsung persetujuan saya atas pandangan tersebut, tulisan singkat ini menjadi medium untuk melanjutkan percakapan yang tertunda. Saya sepakat bahwa cara pandang ini penting, bahkan mendasar, untuk menggeser makna pembangunan yang selama ini terlalu sempit.

Pembangunan tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan angka pertumbuhan atau capaian makroekonomi. Ia harus dibaca sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dan menentukan arah jangka panjang bangsa. Dalam konteks ini, Indonesia Raya bukan target teknokratis yang bisa dicapai dalam satu atau dua periode pemerintahan, melainkan horizon peradaban, tujuan jauh yang memberi arah, makna, dan ukuran bagi seluruh proses pembangunan.

Dari sudut pandang tersebut, agenda pembangunan Indonesia hari ini perlu dibaca secara lebih utuh. Banyak kebijakan yang sedang dijalankan sejatinya merupakan bagian dari upaya membangun fondasi jangka panjang, bukan sekadar memenuhi kebutuhan satu periode kekuasaan. Cita-cita peradaban menuntut kesabaran strategis, memang hasilnya tidak selalu langsung terlihat, tetapi dampaknya menentukan posisi bangsa di masa depan.

Asta Cita, delapan misi utama dalam visi Indonesia Emas 2045 dapat dipahami sebagai kerangka untuk menerjemahkan horizon peradaban Indonesia Raya ke dalam agenda kebijakan yang lebih operasional. Penguatan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia menegaskan fondasi nilai yang menjadi penyangga peradaban. Pemantapan pertahanan dan keamanan memastikan stabilitas sebagai prasyarat pembangunan. Penciptaan lapangan kerja, penguatan kewirausahaan, serta pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci agar kemajuan dirasakan secara luas, bukan terakumulasi pada segelintir kelompok.

Agenda hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam mencerminkan upaya keluar dari jebakan ekonomi berbasis komoditas mentah, sementara pembangunan berbasis desa menunjukkan kesadaran bahwa peradaban tidak dibangun dari pusat semata. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi diarahkan untuk memperkuat tata kelola, sedangkan harmoni sosial, lingkungan, dan budaya menjadi penanda bahwa kemajuan tidak boleh dibayar dengan kerusakan sosial dan ekologis.

Asta Cita juga dilengkapi dengan program-program hasil cepat yang menyentuh kebutuhan langsung masyarakat, seperti makan bergizi gratis, peningkatan produktivitas pertanian, dan pembangunan infrastruktur desa. Program-program ini berfungsi sebagai jembatan antara visi jangka panjang dan realitas sehari-hari warga negara. Sementara itu, fokus pada ekonomi hijau, kedaulatan pangan, dan swasembada energi menunjukkan upaya membaca tantangan global ke dalam kepentingan nasional.

Namun, mewujudkan cita-cita peradaban tentu bukan perkara mudah. Tantangan terbesar terletak pada konsistensi implementasi, kapasitas birokrasi, dan keberanian melakukan koreksi kebijakan. Tanpa pengawasan publik dan tata kelola yang baik, visi besar berisiko berhenti pada tataran narasi. Karena itu, Asta Cita perlu terus diuji bukan hanya melalui indikator administratif, tetapi melalui dampaknya terhadap kehidupan nyata rakyat.

Di luar perdebatan politik yang menyertainya, ada satu prinsip yang seharusnya menjadi titik temu bersama. Terlepas dari perbedaan pilihan politik, bekerja dengan niat memajukan bangsa dan negara adalah keharusan moral. Cita-cita Indonesia yang adil dan makmur tidak akan tercapai jika pembangunan terus ditarik ke dalam kepentingan jangka pendek.

Mewujudkan Peradaban Indonesia Raya adalah pekerjaan panjang yang menuntut kolaborasi, konsistensi, dan kesediaan untuk saling mengoreksi. Ia bukan milik satu rezim atau kelompok, melainkan amanat sejarah. Di sanalah ukuran keberhasilan kita sebagai bangsa bukan sekadar seberapa cepat kita tumbuh, tetapi sejauh mana kemajuan itu benar-benar memuliakan manusia dan menjaga masa depan Indonesia.