13 hours ago
2
Jakarta -
Maraknya peredaran rokok ilegal kembali jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal Bawazier, menegaskan perlunya penindakan tegas agar industri hasil tembakau (IHT) tetap terlindungi, mengingat sektor ini menjadi padat karya sekaligus penyumbang besar penerimaan negara.
"Kalau menurut saya, industri tembakau nasional akan kita bantu melalui penertiban rokok ilegal. Maraknya rokok ilegal, termasuk dari luar negeri, beredar banyak dan menyulitkan industri tembakau nasional," tegas Hekal, di Jakarta, Rabu (27/8/2025).
IHT selama ini tercatat sebagai salah satu kontributor utama penerimaan negara lewat Cukai Hasil Tembakau (CHT). Data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menunjukkan penerimaan CHT pada 2024 mencapai Rp216,9 triliun atau sekitar 73% dari total penerimaan cukai nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penerimaan cukai dari rokok biasanya di atas Rp200 triliun dan mencakup sekitar 73% dari total penerimaan cukai. Artinya, kontribusinya sangat besar, sehingga industri ini perlu dilindungi. Jika penertiban di lapangan dilakukan dengan baik, penerimaan negara bisa meningkat," jelasnya.
Namun, di balik kontribusi besar tersebut, peredaran rokok ilegal terus melonjak. DJBC mencatat 253,7 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan pada 2023. Jumlah ini naik tajam pada 2024 menjadi 710 juta batang dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun.
Hekal meminta komitmen serius dari Bea Cukai, terutama setelah adanya penunjukan Dirjen baru, untuk memperkuat pengawasan dan penertiban di lapangan.
"Pelanggaran-pelanggaran ini yang menyulitkan naiknya penerimaan negara dari cukai dan mengganggu industri tembakau dalam negeri," ujarnya.
Selain penindakan, Hekal juga menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung keberlanjutan ekosistem IHT secara menyeluruh, termasuk perlindungan bagi petani tembakau dan pelaku usaha kecil di rantai industri.
"Ada beberapa usulan yang masih perlu dikaji. Tapi kira-kira ada yang bisa berdampak untuk industri dan ada yang untuk petani," katanya.
Ia mendorong agar pemerintah tak hanya fokus pada penindakan, melainkan juga menyiapkan solusi jangka panjang demi menjaga keberlangsungan sektor tembakau nasional.
(rrd/rrd)
English (US) ·