Pakar Ingatkan Dampak Rencana RI Rawat Warga Gaza di Pulau Galang

Pemerintah RI telah menyiapkan Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau, sebagai pusat pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Namun apakah warga Palestina mau ke Indonesia dan meninggalkan Gaza?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto mengutarakan analisisnya. Menurutnya, kebijakan ini akan membuat warga Gaza kebingunan.

"Mereka pasti bingung degan kebijakan ini karena masuk strategi Israel untuk kosongkan Gaza dari rakyat Palestina," kata Hikmahanto kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Hikmahanto menerangkan Israel mau menguasai tanah Gaza. Sehingga bila warga Gaza mengungsi ke negara lain dan meninggalkan Gaza, akan berdampak negatif karena memudahkan Israel 'mencaplok' Gaza.

Hikmahanto berpendapat warga Gaza belum tentu ingin meninggalkan Gaza, meski mendapatkan pertolongan suaka dari negara lain.

"Belum tentu karena bagi mereka tanah Gaza harga mati. Mereka harus bertahan di Gaza agar tanahnya tidak diambil Israel meski taruhannya adalah nyawa," lanjutnya.

Hal senada disampaikan Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Teuku Rezasyah yang tak yakin inisiatif Indonesia ini mendapatkan respons positif dari warga Gaza sendiri. Dia menilai ketiadaan penduduk di Gaza akan sangat memudahkan Israel dan Amerika Serikat untuk terus menekan sisa-sisa penduduk yang tetap berada di Gaza.

"Kemungkinan warga Gaza menyambut niat baik RI ini adalah 50:50. Karena bagi warga Gaza yang memahami Hukum Internasional maupun yang cinta Tanah Air, maka hijrahnya warga Gaza walaupun sementara waktu dan dalam jumlah yang sangat sedikit, dapat menjadi penguat bagi Israel dan Amerika Serikat, untuk mengusir mereka yang hijrah tersebut secara permanen," kata Teuku.

Meski begitu, ia mengapresiasi keberanian Pemerintah Indonesia berinisiatif mengobati warga Gaza yang terluka. Menurutnya, tak banyak negara di dunia yang berani melakukannya.

"Inisiatif RI ini, walaupun masih merupakan ide, merupakan teguran pada negara-negara dikalangan OKI dan GNB, terutama sekali Negara-Negara Teluk, untuk benar-benar memahami tantangan hidup-mati yang masyarakat Palestina sedang hadapi setiap harinya," ujar Teuku.

Teuku berharap pemerintah RI hendaknya konsisten, dengan hanya menetapkan Pulau Galang sebagai satu-satunya lokasi pemulihan kesehatan warga Gaza. "Penyebutan beberapa lokasi bagi pemulihan kesehatan adalah berbahaya, karena berpotensi sebagai menerima tekanan Amerika Serikat dan Israel, guna menerima pasien dalam jumlah diatas 2.000 orang," ucap Teuku.

Ia mengatakan Indonesia perlu berkoordinasi dengan PBB dan badan di bawah PBB sehingga inisiatif mengobati 2.000 warga Gaza bisa layak dilaksanakan dan dapat dibenarkan sesuai hukum internasional.

"Termasuk di dalamnya, negosiasi tingkat tinggi dengan PBB, agar selepas pemulihan kesehatan mereka, maka 2.000 pasien tersebut dapat dipulangkan kembali ke tanah kelahiran mereka yang sedang diduduki Israel (yang) melanggar hukum internasional," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah RI telah menyiapkan pusat pengobatan untuk warga Gaza di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Pusat kesehatan di Pulau Galang itu disebut dapat menampung hingga 2.000 warga Gaza.

"Dan rencananya disiapkan pusat pengobatannya nanti di Pulau Galang. Karena di Pulau Galang terdapat fasilitas rumah sakit, termasuk juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang bisa untuk mengobati sekitar 2.000 warga Gaza. Termasuk juga nanti untuk menampung keluarga yang mendampingi korban-korban perang ini," kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan pemerintah masih terus mencari alternatif lokasi evakuasi warga Gaza yang menjadi korban penyerangan Israel. Dia menyebut akan ada beberapa tempat yang disediakan selain di Pulau Galang, Batam.

"Sekarang kita masih dalam tahap awal ya. Kemarin saya sampaikan juga bahwa kita sedang memperhitungkan. Satu, lokasi di mana, alternatif-alternatif tempatnya, banyaklah urusan teknis," kata Sugiono.

Pemerintah juga akan mencari alternatif tempat lainnya. Nantinya, Kemenlu akan melakukan penilaian lagi. "Beberapa (lokasi), satunya di Galang, kemarin kan. Terus kita cari yang mungkin infrastrukturnya sudah ada. Kalau misalnya belum, ya kita juga menilai lagi apakah kalau misalnya dari greenfield itu berapa lama," imbuhnya.

(isa/idn)