Rencana RI Tambah 10% Saham Freeport Masih Alot!

Jakarta -

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengungkap alasan rencana penambahan saham pemerintah di perusahaan tambang tersebut sebesar 10%. Tony menyebut hal itu berkaitan dengan keberlanjutan operasional dan kontribusi dari Freeport untuk ekonomi Indonesia.

"Jadi memang 51,2% sudah dimiliki oleh Indonesia dan itu berlaku sampai dengan 2041. Dan kami memang berpikir atau diskusi sama pemerintah, kan ada lagi sumber daya di bawahnya (tambang Freeport), sayang kalau nggak di-develop," kata dia dalam Indonesia Summit 2025, di The Tribrata Darmawangsa, Rabu (27/8/2025).

"Kalau nggak di-develop, berarti kontribusi kami kepada pemerintah yang sekitar US$ 4 miliar per tahun itu berhenti, kontribusi kepada daerah sekitar US$ 700 juta, employment 30 ribu berhenti, semuanya berhenti," sambungnya.

Jadi, jika kepemilikan saham pemerintah bisa ditambahkan dan izin Freeport bisa terus diperpanjang, maka manfaat pada ekonomi nasional atas operasional tambang ini akan terus mengalir.

"Kalau kemudian bisa dilakukan lebih lanjut lagi sampai 2061 atau bahkan lebih, maka manfaat-manfaat ekonomi itu akan terus berlanjut. Dan salah satu pemikirannya adalah bagaimana kalau seandainya di tahun 2041 ditambah lagi sahamnya 10%, itu still under discussion, mudah-mudahan bisa tercapai kesepakatan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mengatakan sampai saat ini belum ada kelanjutan pembicaraan soal rencana penambahan saham pemerintah di Freeport sebesar 10%. Dia cuma mengatakan rencana tersebut muncul ketika dirinya masih menjadi Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Rencana penambahan saham itu dilakukan sebagai syarat untuk perpanjangan izin operasi Freeport di Indonesia. Namun sampai saat ini, Bahlil mengakui belum ada keputusan bulat dari pemerintah soal rencana tersebut.

"Gini, dulu pernah dibahas pas saya masih Menteri Investasi, opsi perpanjangan Freeport sudah pernah dibahas, tapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya itu penambahan 10% saham BUMN," kata Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan salah satu syarat penambahan saham Freeport yang diberikan pemerintah adalah harga pembelian saham yang berada di valuasi terkini. Dia mengatakan Indonesia ingin menambah porsi kepemilikan Freeport dengan harga semurah-murahnya.

"Saya katakan waktu itu tambahan 10% itu tidak harus dibeli dengan valuasi harga sekarang. Harus semurah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal," pungkas Bahlil.

(ada/fdl)