RI tawarkan kemitraan percepatan investasi infrastruktur lewat IPFO

3 hours ago 3

Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan

Jakarta (ANTARA) - Indonesia resmi meluncurkan Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO), sebuah kantor fasilitasi proyek infrastruktur yang bertujuan mempercepat realisasi investasi melalui kemitraan strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.

Peresmian IPFO dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa kehadiran IPFO bukan sekadar simbol administratif, melainkan wujud nyata untuk menjembatani kemitraan pemerintah dengan para investor, baik di dalam maupun luar negeri.

“Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan,” ujar AHY dalam sambutannya.

IPFO merupakan tindak lanjut dari International Conference on Infrastructure (ICI) yang digelar Juni lalu, ketika pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di sektor transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan kota cerdas.

AHY menekankan bahwa IPFO akan berfungsi sebagai platform koordinasi terpadu di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Kantor ini, lanjut dia, akan membantu para investor dan pemilik proyek memahami alur prosedural, menyusun prioritas, serta mempercepat pelaksanaan proyek, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar modal swasta memainkan peran lebih besar dalam pembangunan nasional.

AHY, mengutip data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia pada periode 2025–2029 diperkirakan mencapai lebih dari 643,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp10.300 triliun. Namun, kontribusi sektor swasta baru sekitar 28 persen.

Untuk itu, ia menegaskan bahwa IPFO dibentuk untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan daftar proyek yang terstruktur, dokumen acuan yang seragam, serta dukungan mitigasi risiko melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

“Dan akhirnya, meningkatkan kemitraan pemerintah-swasta, memastikan proyek siap secara finansial dan teknis sebelum sampai ke pasar,” katanya.

Selain itu, AHY menyebut pemerintah juga mengadopsi skema pembiayaan inovatif seperti land value capture, asset recycling, dan limited concession scheme untuk memastikan pembangunan infrastruktur mendorong pemerataan.

“Kepada semua calon investor, Anda berhak mendapatkan lebih dari sekadar jabat tangan dan janji. Anda berhak atas kejelasan, kepastian, dan keyakinan,” katanya.

“IPFO akan menjadi mitra terpercaya Anda — satu titik kontak yang andal untuk memandu Anda melalui prosedur, menghubungkan Anda dengan lembaga terkait, dan mempercepat pemanfaatan proyek,” kata AHY menambahkan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article