Ribuan Penginapan di Malaga Dihapus dari OTA

Jakarta -

Pemerintah Spanyol mengambil langkah tegas untuk menjaga kenyamanan warga serta destinasi dan wisatawan. Salah satunya dengan membatasi pemesanan penginapan di agen travel daring (OTA).

Lebih dari 8.000 unit apartemen sewa jangka pendek atau penginapan wisatawan di Malaga akan dihapus dari platform pemesanan penginapan daring, seperti Airbnb dan Booking, mulai Senin (16/9/2025). Langkah tersebut diumumkan langsung oleh Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, dalam sebuah rapat umum di Malaga pada Minggu (15/9).

Mengutip dari The Olive Press, Sachez menegaskan bahwa properti dan perumahan menjadi salah satu persoalan utama di Malaga.

"Flat-flat ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan hukum dan akan dihapus dari daftar nasional," ujar Sanchez.

Secara nasional, lebih dari 53.000 properti di seluruh Spanyol akan terdampak kebijakan ini. Hampir separuhnya berada di wilayah Andalusia, dengan Malaga sebagai provinsi paling terdampak, mencatatkan 8.014 unit yang akan dihapus.

Pemerintah pusat berpendapat bahwa properti-properti tersebut seharusnya dikembalikan ke pasar sewa jangka panjang untuk membantu mengatasi krisis perumahan. Namun, tidak ada jaminan bahwa para pemilik akan menyewakannya kembali untuk keperluan tinggal jangka panjang.

Menteri Perumahan Spanyol, Isabel Rodriguez, menyambut baik keputusan itu. Ia menekankan bahwa hunian seharusnya difungsikan sebagaimana mestinya.

"Rumah adalah tempat tinggal, bukan wahana yang mengubah lingkungan menjadi taman hiburan," kata Rodríguez.

Dari seluruh kota di Malaga, wilayah Marbella menjadi yang paling banyak terdampak dengan 1.802 unit properti yang akan dihapus. Disusul oleh Kota Malaga dengan 1.471 unit, Benalmadena 926 unit, dan Fuengirola 686 unit.

Sementara itu, di luar Provinsi Malaga, Sevilla juga terdampak cukup signifikan, dengan 2.289 unit properti akan dihapus dari daftar.

Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang mulai berlaku per 1 Juli. Aturan tersebut mewajibkan seluruh properti sewa wisata untuk memiliki nomor registrasi resmi.

Properti yang tidak memenuhi persyaratan, meskipun telah mengajukan permohonan akan kehilangan izin operasionalnya. Sejak Januari lalu, tercatat lebih dari 336.000 aplikasi registrasi properti telah diajukan secara nasional, namun sekitar 20% di antaranya ditolak.

Sanchez mengatakan properti-properti yang menjadi persoalan itu nantinya akan diubah menjadi properti hunian permanen.

Namun, kebijakan yang dikeluarkan itu tidak diterima begitu saja, Pemerintah Daerah Andalusia melontarkan kritik tajam. Kepala Pariwisata Andalusia, Arturo Bernal, menyebut langkah pemerintah pusat sebagai bentuk penyerangan terhadap industri pariwisata.

"Madrid menjelek-jelekkan industri yang selama ini menopang lebih dari setengah juta lapangan kerja," kata Bernal.

Ia juga menilai regulasi baru ini bermasalah secara hukum dan menimbulkan ketidakpastian besar bagi para pemilik properti. Perseteruan tersebut memperlihatkan ketegangan yang makin meningkat antara industri persewaan wisata yang terus berkembang pesat di Spanyol dan kebutuhan mendesak akan perumahan yang lebih terjangkau.

(upd/fem)