Banjir Kritik, Usulan Insentif Nikah untuk Wanita Tokyo Dibatalkan

Jakarta -

Untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran di Jepang, pemerintah menawarkan insentif kepada perempuan di Tokyo supaya menikah dan pindah. Selang beberapa hari, pemerintah membatalkan kebijakan itu.

Diberitakan SoraNews, Rabu (4/9/2024) usulan itu dikhususkan buat para perempuan yang tinggal atau bekerja di 23 distrik Tokyo. Mereka diiming-imingi hadiah sebesar 600.000 yen (Rp 64 juta) jika bersedia menikah dan pindah ke daerah Jepang yang penduduknya sedikit.

Menteri Negara Revitalisasi Daerah, Hanako Jimi, menyatakan usulan itu diprotes keras karena tidak adil terhadap perempuan.

"Setelah mendengarkan reaksi dari para politisi dari berbagai partai dan masyarakat, dana hibah perkawinan relokasi sedang dipertimbangkan kembali dengan perhatian ekstra pada isu-isu seperti bias gender termasuk kesenjangan gaji," katanya pada konferensi pers tanggal 30 Agustus lalu.

Bila menilai inisiatif tersebut dengan mata kritis, hibah itu tidak adil karena hanya menawarkan dana hibah kepada perempuan. Karena sistem hukum Jepang tidak mengizinkan pernikahan sesama jenis, setiap pernikahan di Jepang juga membutuhkan seorang pria, jadi pria juga akan berkontribusi pada tujuan inisiatif untuk mendistribusikan kembali populasi dari Tokyo.

Atau, orang juga dapat mengatakan bahwa hibah tersebut, dalam jangka panjang, akan merugikan secara ekonomi bagi wanita. Hibah pernikahan relokasi tidak memiliki ketentuan bahwa orang (dalam hal ini wanita) yang pindah harus memiliki pekerjaan di kota asalnya yang baru untuk menerima uang tersebut.

Memang sejumlah 600.000 yen (Rp 64 juta) merupakan simpanan yang lumayan, tetapi tidak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, perlu mendorong perempuan untuk pindah terlebih dahulu, lalu mencoba mencari pekerjaan di pasar kerja yang jauh lebih kecil, tak seperti peluang yang lebih besar di Tokyo. Belum lagi para wanita harus berhadapan dengan isu gender di tempat kerja.

Belum ada kepastian apakah skema ini akan dihilangkan atau dilanjutkan beberapa tahun kemudian. Namun, dipastikan skema tersebut tidak akan berjalan di tahun 2025.

(sym/fem)