Beberapa mantan menteri luar negeri nilai Indonesia penyeimbang BoP

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah mantan menteri luar negeri, mantan wakil menteri luar negeri, serta anggota Komisi I DPR di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, membahas berbagai isu strategis politik luar negeri, termasuk keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian.

Mantan Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda, mengatakan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan berharga bagi para tokoh di luar pemerintahan untuk memperoleh penjelasan utuh langsung dari Prabowo, di tengah berkembangnya berbagai persepsi publik yang belum tentu didukung informasi lengkap.

"Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan banyak hal, bersifat konfidensial, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di media massa, apalagi media sosial. Karena itu satu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan dan banyak informasi yang tidak kita ketahui," ujar dia.

Ia menjelaskan, keikutsertaan Indonesia dalam BoP telah melalui dua rangkaian konsultasi, yakni di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, serta konsultasi erat dengan tujuh negara Islam atau yang berpenduduk mayoritas beragama Islam.

Menurut dia, delapan negara tersebut dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan di dalam BoP.

"Delapan negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya delapan negara ini bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace," jelasnya.

Ia juga menyinggung perdebatan publik mengenai kemungkinan kontribusi dana Indonesia. Ia menegaskan belum ada keputusan soal waktu maupun besaran kontribusi, namun bantuan tersebut diarahkan untuk kepentingan kemanusiaan rakyat Palestina di Gaza.

Terkait kritik bahwa Board of Peace berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hassan menilai hal tersebut tidak perlu ditanggapi secara apriori.

Ia mengingatkan bahwa dalam sejarah, berbagai penyelesaian konflik internasional juga dilakukan di luar mekanisme PBB dan tetap menghasilkan solusi.

Sementara itu, mantan Menteri Luar Negeri, Alwi Shihab, menegaskan, Prabowo memastikan Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmennya terhadap perjuangan Palestina dan tetap berpegang pada solusi dua negara (two-state solution).

Lebih lanjut, Shihab mengatakan, Prabowo juga menegaskan apabila ke depannya BoP tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia bisa keluar.

"Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan kepada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina," kata dia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.