Ketika Buku Tulis Menjadi Barang Mewah bagi Anak Negeri

Ada ironi yang terlalu pahit untuk disebut kebetulan ketika seorang anak sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur mengakhiri hidupnya karena selembar buku tulis dan sebuah pulpen. Di negeri yang gemar mengulang jargon “pendidikan gratis”, alat belajar paling dasar justru berubah menjadi barang mewah—terlalu mahal bagi sebagian anak, terlalu remeh bagi mereka yang menyusun kebijakan.

Peristiwa di Kabupaten Ngada itu mengguncang nurani publik. Seorang siswa kelas IV SD, berusia 10 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga tak mampu menanggung beban karena permintaan sederhana—buku tulis dan pena—tak terpenuhi oleh keluarganya. Nilainya, jika dihitung, tak lebih dari harga sebungkus rokok. Namun bagi keluarga miskin, angka kecil itu bisa menjadi tembok tinggi yang tak terpanjatkan.

Kita sering menghibur diri dengan statistik. Angka partisipasi sekolah meningkat, bantuan pendidikan disalurkan, anggaran pendidikan mencapai puluhan persen APBN. Tapi statistik kerap abai pada cerita-cerita kecil yang justru menentukan hidup dan mati. Seperti disampaikan seorang pejabat pemerintah pusat, kasus ini adalah “cambuk bagi semua pihak agar lebih peka.” Pernyataan itu benar—sayangnya, cambuk empati sering kali berhenti di ruang konferensi pers, tak pernah benar-benar sampai ke ruang kelas di desa-desa terpencil.

Satire paling menyakitkan dari tragedi ini adalah paradoks kebijakan. Sekolah disebut gratis, tetapi daftar kebutuhan belajar terus bertambah. Buku paket tak selalu tersedia, buku tulis dianggap tanggung jawab orang tua, seragam diwajibkan dengan standar tertentu, dan kegiatan sekolah kerap meminta iuran “sukarela”. Sukarela, tentu saja, bagi mereka yang punya pilihan. Bagi keluarga yang hidup dari penghasilan harian, “sukarela” sering berarti “terpaksa”.

Di banyak daerah, kondisi semacam ini bukan cerita baru. Guru dan kepala sekolah sering berada pada posisi serba salah: ingin membantu murid, tetapi terikat aturan; ingin memaklumi, tetapi diburu target administrasi. Negara hadir lewat regulasi, namun sering absen dalam implementasi. Maka pendidikan gratis berubah menjadi slogan kosong yang tak pernah benar-benar menyentuh lantai rumah warga miskin. Dalam situasi seperti itu, anak-anak belajar satu hal lebih dulu sebelum membaca dan menulis: mereka belajar merasa bersalah karena miskin.

Seorang pejabat lain menekankan perlunya memperkuat perlindungan sosial agar keluarga rentan tidak terlewat dari bantuan. Pernyataan ini secara jujur mengakui masalah struktural: data yang tak sinkron, program yang tak sampai, dan mekanisme yang tak peka pada kenyataan di lapangan. Di titik ini, tragedi di Ngada bukan sekadar kisah duka satu keluarga, melainkan cermin retak sistem perlindungan sosial dan pendidikan kita.

Di ruang kelas, anak-anak diajari cita-cita. Di rumah, mereka berhadapan dengan kenyataan. Ketika dua dunia ini tak bertemu, yang lahir adalah tekanan psikologis—sunyi, tak terdengar, dan sering disalahpahami. Aparat kepolisian menemukan surat tulisan tangan dari sang anak. Ia bukan sedang memberontak; ia sedang meminta dimengerti. Betapa kejamnya keadaan ketika seorang anak merasa tak punya bahasa lain selain menghilang.

Ada yang berkata, ini soal kesehatan mental. Ada pula yang menyebut kemiskinan. Keduanya benar, tapi tak lengkap jika berdiri sendiri. Kesehatan mental anak tak bisa dilepaskan dari kondisi material keluarganya dan dari lingkungan sekolah yang sensitif. Guru-guru di daerah terpencil bekerja keras, sering dengan fasilitas minim. Namun sistem jarang memberi ruang bagi mereka untuk menjadi jaring pengaman psikososial. Pelatihan terbatas, rasio murid tinggi, dan beban administrasi menumpuk, sementara tanda-tanda kelelahan emosional anak sering luput terbaca.

Respons publik menunjukkan satu hal: empati masih ada. Anggota parlemen menyebut kejadian ini sebagai “alarm keras” bahwa kebutuhan belajar dasar belum terpenuhi. Media mengangkatnya, pernyataan pejabat bermunculan, dan perbincangan tentang pendidikan serta kesenjangan sosial kembali mengemuka. Namun empati yang hanya berumur satu siklus berita akan cepat menguap jika tak diikuti perubahan kebijakan nyata. Tragedi semacam ini kerap kita tangisi bersama, lalu perlahan kita lupakan.

Satire yang paling telanjang adalah ketika negara menagih prestasi tanpa memastikan alatnya tersedia. Kita menuntut literasi, tetapi lupa menyediakan kertas. Kita memuja angka-angka penilaian internasional, tetapi menutup mata pada harga pulpen. Kita mempromosikan “Indonesia Emas”, namun membiarkan sebagian anak berjuang sendiri di lorong gelap kemiskinan.

Apa yang harus dilakukan? Jawabannya bukan sekadar menambah bantuan, melainkan memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Sekolah harus benar-benar bebas biaya untuk kebutuhan esensial. Data kemiskinan perlu diperbarui dan disinkronkan lintas kementerian. Yang tak kalah penting, dukungan psikososial harus menjadi prioritas sejak sekolah dasar, sebagai fondasi perlindungan yang berlanjut hingga jenjang berikutnya.

Anak itu telah pergi. Yang tersisa adalah pertanyaan: apakah kita akan terus menghitung anggaran, atau mulai menghitung nyawa yang tak seharusnya hilang?