BPOM Perkuat Komitmen Evidence-Based Policy Lewat Forum Diseminasi Nasional

Jakarta -

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) Taruna Ikrar terus mendorong penguatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) di bidang pengawasan obat dan makanan.

Terbaru, BPOM menggelar Forum Diseminasi Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. Kegiatan yang dihadiri secara hybrid oleh pimpinan unit kerja dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) ini bertujuan mendiseminasikan dan meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan tahun 2024.

"Analisis kebijakan adalah fondasi utama terciptanya kebijakan yang berkualitas dan implementatif. Kebijakan yang baik bukan hanya dirancang, tetapi juga mampu memberi manfaat nyata dan optimal bagi masyarakat," kata Taruna Ikrar di kantor BPOM RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2025).

Dalam forum ini, terdapat 7 hasil analisis kebijakan tahun 2024 yang didiseminasikan dalam bentuk presentasi oral dan video. Sebanyak 4 kajian didiseminasikan secara presentasi oral, yaitu Analisis Efektivitas Implementasi Regionalisasi Laboratorium Tahun 2024, Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024, Evaluasi Implementasi Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) for Food Safety, serta Evaluasi Implementasi Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2024 dan Penyusunan Pedoman Sampling Obat dan Makanan Tahun 2025.

Sedangkan kajian lainnya akan dipublikasikan dengan penayangan video di media sosial PUSAKOM dan e-kiosk yang terdapat di gedung-gedung di lingkungan BPOM, yaitu Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024, Pengukuran Indeks Kepatuhan (Compliance Index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024, dan Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha (IKEPU) Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024.

"Kolaborasi lintas sektor dan mitra strategis dalam kerangka Academia-Business-Government (ABG) menjadi kunci untuk menghasilkan analisis kebijakan berkualitas dan bermanfaat nyata bagi BPOM serta masyarakat," tutur Ikrar.

Selain forum diseminasi, pada kesempatan ini dipamerkan poster tour yang menampilkan 10 karya terbaik dari lomba penyusunan briefing note yang diikuti oleh pejabat fungsional Analis Kebijakan (JFAK) di lingkungan BPOM Pusat.

"Saya meminta agar forum ini bukan sekadar sarana penyampaian hasil analisis kebijakan, melainkan wadah komunikasi dua arah antara pelaksana dan penerima hasil analisis kebijakan," kata Ikrar.

Untuk diketahui, Forum Diseminasi (Fordis) Hasil Analisis Kebijakan Obat dan Makanan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan strategis Kepala BPOM pada 31 Juli-1 Agustus 2025. Rangkaian kegiatan tersebut yaitu Bedah Buku Karya Kepala BPOM, Launching Peta Jalan Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR), Fordis (31 Juli 2025), serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran BPOM Semester I 2025 (1 Agustus 2025).

(dpy/up)