Demokrat Keluhkan Dana Bantuan dari APBN Rp 1.000: Kami Paham Sedang Efisiensi

Politisi Demokrat Dede Yusuf saat diwawancarai wartawan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Dede Yusuf, menyebut bantuan dana untuk partai politik dari APBN terlalu kecil. Adapun kini, partai politik diberikan bantuan dana sebesar Rp 1.000 per suara sah.

“Ya memang kecil sekali. Kecil sekali kalau melihat 1.000 rupiah per tahun ya kecil sekali,” ujarnya di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat pada Senin (19/5).

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengusulkan agar bantuan dana dari APBN untuk partai politik ditambah untuk mengurangi korupsi.

Menurut Dede, hal ini penting untuk dibahas oleh pemerintah karena Demokrat merasa besarannya yang sekarang terlalu kecil. Namun, katanya, besarannya nanti tergantung pemerintah.

“Namun tentu besaran-besaran itu sangat tergantung juga kepada situasi negara. Kami paham situasi negara sedang efisiensi dan kemudian membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan lainnya,” ujarnya.

“Namun kalau kemudian pemerintah tentu bisa mengalokasikan untuk peningkatan pembiayaan terhadap parpol ya kami senang sekali. Karena memang sampai saat ini dirasa kurang cukup kalau anggaran sebesar itu,” sambungnya.

Respons Istana

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi merespons soal adanya usulan dari KPK agar partai politik mendapatkan dana yang besar dari Anggaran Belanja Negara (APBN) agar tidak korupsi.

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025). Foto: Zamachsyari/kumparan

Ia menjelaskan pemberantasan korupsi merupakan agenda Presiden Prabowo. Karenanya, Hasan menegaskan ide untuk memberantas korupsi bisa didiskusikan bersama-sama.

"Dan ini juga bagian dari Asta Cita, memberantas korupsi. Jadi, ide-ide untuk memberantas korupsi itu bisa didiskusikan. Datangnya dari siapa pun. Jadi, untuk menekan korupsi itu bisa didiskusikan. Dan nanti tentu bisa diproses mana ide terbaik, ide-ide yang paling masuk akal, mana ide terbaik yang bisa dijadikan produk hukum," kata Hasan kepada wartawan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Senin (19/5).

Hasan mengatakan, bantuan dana untuk parpol dari APBN sebenarnya sudah ada. Namun terkait dengan usulan penambahan dana, nantinya harus dikaji terlebih dahulu.

"Nah, kalau ada usulan untuk peningkatan [anggaran untuk parpol] seperti ini nanti bisa dikaji nih. Bisa didiskusikan," ucapnya.

Apabila peningkatan anggaran yang diberikan bertujuan untuk memberantas korupsi karena biaya mahal, Hasan menjelaskan ada berbagai banyak ide untuk didiskusikan.

"Termasuk juga memperbaiki sistem politik kan? Karena katanya kan biaya mahal karena sistem politiknya seperti ini. Jadi, ada juga nanti akan muncul ide-ide untuk memperbaiki sistem politik supaya biayanya tidak mahal lagi misalnya," tandas dia.